Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) semakin lantang menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang telah lama dijanjikan.
Di Politeknik Negeri Bengkalis, ratusan dosen Adaksi mendesak keadilan atas hak mereka yang belum terpenuhi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, sebelumnya berjanji bahwa pencairan tukin akan dimulai Januari 2025. Namun, harapan itu kandas karena Plt Sekjen Kemendikbudristek, Togar Mangihut Simatupang, mengungkapkan bahwa dana belum tersedia.
Selain itu, belum diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pencairan tukin oleh Presiden Prabowo Subianto turut memperkeruh situasi.
“Tukin itu hak kami! Jangan ada diskriminasi. Kami juga ASN di Kemendikbudristek, dan penganggaran ini wajib, bukan pilihan,” tegas Koordinator Adaksi Polbeng, Afridon, pada Rabu (8/1/2025).
Agnes, anggota Adaksi lainnya, menyoroti ketidakadilan yang dirasakan para dosen. “Kami menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja tinggi, tapi pendapatan kami jauh dari cukup. Anggapan bahwa dosen itu kaya hanyalah mitos,” ujarnya.
Adaksi kini tengah menggalang konsolidasi nasional untuk menentukan langkah selanjutnya. Afridon memperingatkan, “Jika tidak ada progres, kami akan aksi langsung ke Jakarta, dan perwakilan dari Bengkalis pasti ikut serta.”
Afridon juga menegaskan bahwa tunjangan kinerja adalah instrumen vital untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan dedikasi dosen dalam mendukung pendidikan tinggi serta mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.“Tukin bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga katalis untuk menciptakan lingkungan akademik yang inovatif dan produktif. Kami ingin mendukung generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, tapi pemerintah juga harus menghargai kinerja kami,” tutupnya.
